Wartakek.id ~ Surabaya,- Maraknya aktivitas tambang ilegal di Mojokerto kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat (FAAM) mendesak Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Tambang Ilegal yang dibentuk pemerintah pusat segera turun langsung ke lapangan.
Desakan ini menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik penambangan ilegal tanpa pandang bulu. Satgas tersebut dipimpin Menteri Pertahanan dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai wakil ketua, serta melibatkan sejumlah menteri, termasuk Menteri ESDM.
Sekjen DPP LSM FAAM, Zainuddin, mengapresiasi langkah Presiden. Menurutnya, instruksi tegas itu sangat dinantikan masyarakat yang selama ini resah akibat kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan.
“Instruksi Bapak Presiden sangat mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia,” ujarnya, Minggu (24/8/2025).
Zainuddin mengungkapkan, tim investigasi FAAM menemukan sejumlah titik tambang ilegal di wilayah hukum Kota Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Kemlagi dan Jetis. Sementara di Kabupaten Mojokerto, aktivitas serupa ditemukan di Kecamatan Jatirejo, Kutorejo, Ngoro, Gondang, hingga Dlanggu.
“Kegiatan mereka sudah lama. Banyak keluhan masyarakat, tapi tidak pernah ada respon dari aparat penegak hukum,” tegasnya.
Lebih jauh, Zainuddin menyebut aktivitas tambang ilegal tersebut diduga melibatkan oknum aparat.
“Kami mendapat informasi, ada oknum TNI dan oknum kepolisian Jawa Timur yang diduga ikut mengelola,” ungkapnya.
Ia menekankan, kondisi lingkungan akibat aktivitas tambang itu sangat memprihatinkan, terutama di Desa Kunjoro Wesi. Jalan dan lereng hutan di kawasan pegunungan disebut mengalami kerusakan parah hingga memicu keresahan warga.
“Banyak warga takut musibah datang tiba-tiba saat mereka tertidur pulas,” katanya.
Zainuddin juga menambahkan, warga terdampak kerap takut melapor karena adanya intimidasi. “Mereka bilang sering mendapat ancaman dari centeng atau preman jika berani bersuara,” ujarnya.
FAAM mengaku sudah menerima banyak aduan dari masyarakat dan siap menjadi corong untuk menyuarakan keresahan warga.
“Harapan kami, pemerintah pusat turun tangan langsung demi melindungi masyarakat Mojokerto dari potensi bencana,” pungkasnya.
Editor : Wapemred
